Pemberian Amnesti Kepada Pelaku Tindak Pinada Kejahatan Non-Politik

Ariany, Mila Yustika (2020) Pemberian Amnesti Kepada Pelaku Tindak Pinada Kejahatan Non-Politik. Undergraduate thesis, universitas 17 Agustus 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (216kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB) | Request a copy
	Text JURNAL.pdf Download (332kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Dalam artikel ini penulis membahas tentang pemberian amnesti kepada pelaku kejahatan tindak pidana Non-politik (studi penelitian terhadap kasus Baiq Nuril Makmuman) adapun amnesti ini merupakan pengampunana atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara terhadap orang-orang yang telah melakukan suatu tidak pidana sedangkan abolisi diartikan peniadaan tuntutan pidana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Pemberian Amnesti diindonesia ini diatur dalam Undang-Undang darurat nomor 11 Tahun 1954 yang berkaitan dengan tindak pidana politik Sedangkan untuk tindak pidana lainnya pelaku tidak dibenarkan mengajukan amnesti namun pada kasus Baiq Nuril ini diduga tidak melakukan tindak pidana politik, dan diajukan Amnesti Berdasarkan penelitian hasil ini pemberian amnesti kepada pelaku kejahatan tindak pidana Non-politik peraturanya justru tidak berlaku lengkap, dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 tentang amnesti dan abolisi sedangkan terhadap kasus Baiq Nuril diterapkan pada keputuesan presiden nomor 24 tahun 2019 tentang amnesti bagi baiq nuril, namum peraturan tentang amnesti ini ada kelemahanya yaitu tidak mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima amnesti dan ada banyak kritikan dari para ahli atas pemberian amnesti ini seharusnya diatur secara tegas.

Actions (login required)

View Item