PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

SUSWANTORO, SUSWANTORO (2018) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM BATAS WAKTU PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.

	Text ABSTRAK.pdf Download (15MB)
	Text BAB 1.pdf Download (1MB)
	Text BAB 2.pdf Download (2MB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (572kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (131kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (182kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum tersangka dalam proses penyidikan dan perlindungan hukum tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa KUHAP telah menjabarkan ketentuan-ketentuan yang menjadi hak tersangka dan upaya perlindungan hukum bagi tersangka menurut Hak Asasi manusia. Namun kewenangan yang diberikan KUHAP terhadap penyidik member keleluasaan kewenangan kepada Penyidik, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusanrumusan sebelumnya. Interprestasi kewenangan sepenuhnya ada di penyidik. Dan dalam proses penyidikan tidakterdapat ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu maksimal penetapan status tersangka mulai dari penyidikan sampai pelimpahan perkara kepersidangan, sehingga status tersangka tergantung pada proses penyidikan. Keleluasaan kewenangan penyidik dan tidak adanya batas waktu dalam penetapan tersangka menyebabkan ketidak pastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hak Asasi Manusia dengan status tersangka pidana umum.

Actions (login required)

View Item