GANTI KERUGIAN TERHADAP TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DALAM PENGADAAN TANAH

Soewito, Rizal Iskandar (2017) GANTI KERUGIAN TERHADAP TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DALAM PENGADAAN TANAH. Undergraduate thesis, Untag Surabaya.

	Text Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text Coever.pdf Download (374kB)
	Text Dafpus.pdf Download (91kB)

Abstract

Pembangunan nasional, pengadaan tanah adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Indonesia juga mengenal konsep pengadaan tanah tersebut. Paska terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, konsep pengadaan tanah sudah menjadi lebih jelas, baik itu dalam tujuan, dan sasaran serta mekanisme pengadaan tanah. Namun, terdapat hal yang masih belum jelas yaitu mengenai ganti kerugian untuk tanah-tanah yang memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah menurut hukum. Ketidakjelasan mengenai apa itu bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah menurut hukum menimbulkan berbagai permasalahan soal ganti kerugian terhadap tanah-tanah yang terkena dampak pengadaan tanah terkhusus untuk tanah-tanah yang belum didaftarkan. Seperti halnya, kasus kampung pulo, kalijodo, dan tentang Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Plw dimana dalam kasuskasus tersebut pemerintah bersikukuh untuk tidak memberikan ganti kerugian terhadap tanah yang belum didaftarkan karena mengganggap tanah-tanah dengan hak belanda bukanlah bukti yang sah menurut hukum. Padahal dalam ketentuan konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dikatakan bahwa tanah-tanah hak belanda lama dikonversikan jadi hak milik, Hak guna usaha, atau hak guna bangunan, dll.Persoalan tersebut menimbulkan permasalahan mengenai sebenarnya apa makna bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah menurut hukum serta apakah terhadap tanah yang belum didaftarkan belum bersertifikat bisa mendapatkan ganti kerugian. Penelitian ini saya akan menganalisa kasus-kasus tersebut melalui pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus.

Actions (login required)

View Item