PEMBREDELAN KARYA SASTRA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Firmansyah, . (2017) PEMBREDELAN KARYA SASTRA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text cov, dll.pdf Download (152kB)
	Text cover.pdf Download (167kB)

Abstract

Hak berekpresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Instrument hukum Internasional maupun Nasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 19 Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 28F UUD NRI 1945, dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Melalui PNPS No. 4/1963 Negara melalui Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyita karya sastra. Namun demikian menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, negara tidak lagi berwenang untuk menyita karya sastra. Karena, PNPS Nomor. 4 Tahun 1963 dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam pututusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyitaan karya sastra harus melalui due process of law yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Terhadap pengarang yang karya sastranya disita, dapat mengajukan upaya hukum berupa pra-peradilan pada Pengadilan Negeri, upaya hukum biasa berupa Banding pada Pengadilan Tinggi dan Kasai pada Mahkamah Agung, dan upaya hukum luar biasa dalam hal ini Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final.

Actions (login required)

View Item