KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PURWANTO, GUNAWAN HADI (2017) KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB)
	Text Cover.pdf Download (128kB)
	Text DAFTAR BACAAN.pdf Download (113kB)

Abstract

Gunawan Hadi Purwanto, berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) yang mana Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undangundang. Ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar negara tentang rechtstaat yang meletakkan perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas, yaitu mendasarkan pada hukum tertulis (Civil Law). Diterbitkannya Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok diharapkan mampu memberikan status yang jelas bagi tanah bengkok yang selama ini menjadi bagian penting Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai insentif/upah penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Bupati tersebut diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah tersebut, seharusnya hasil pengelolaan tanah bengkok tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), namun dikelola Kepala Desa (Kades) dan perangkatnya sebagai tambahan tunjangan aparatur desa, serta untuk kegiatan strategis lainnya sebagai pengembangan pemberdayaan masyarakat di luar APB Desa. Sementara dalam Pasal 3 Peraturan Bupati tersebut mengatur supaya tanah bengkok masuk APBDes sebagai pendapatan asli desa (PADes). Berdasarkan ketentuan tersebut, rumusan pertama penelitian Tesis ini menganalisis tentang kedudukan hukum Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dalam perspektif UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, dengan menggunakan Teori Kewenangan. Rumusan kedua Menganalisis tentang akibat hukum terhadap Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dalam perspektif UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan dengan menggunakan teorinya Hans Kelsen Stufenbau Theory.

Actions (login required)

View Item