PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PKWT YANG MELEBIHI BATAS WAKTU MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003

Juliansa, Aditya (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PKWT YANG MELEBIHI BATAS WAKTU MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO. 13 TAHUN 2003. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text Bab I.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (147kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (34kB)
	Text Cover.pdf Download (135kB)

Abstract

Dengan adanya status pekerja kontrak/PKWT dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih banyak menimbulkan banyak masalah terhadap pekerja PKWT Hal ini terjadi dikarenakan adanya banyak penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seperti dalam pasal 56 ayat 2 dan pasal 59 ayat 2 yang tidak memberikan kepastian hukumnya. Penyimpangan yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yaitu mengenai jangka waktu atau masa kerja pekerja kontrak dan tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan kepastian hukum terhadap pekerjanya yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian menggunakan yuridis normative berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai bahan hukum primer. Metode pendekatan konseptual yang digunakan yaitu melalui analisa berpikir mengenai peristiwa dan fakta yang terjadi di dunia ketenagakerjaan. Tujuanya untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap pekerja yang melebihi batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Sanksi Bagi Perusahaan yang tidak memberikan kejelasan dan kepastian Hukum bagi perusahaan yang melanggar. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa masih adanya perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT yang telah melebihi batas waktu kerjanya. Sehingga ini dapat merugikan terhadap pekerja sendiri yang ingin mengetahui kejelasan status pekerjaan diperusahaan tersebut. dan perlindungan apayang diberikan apabila perusahaan tidak memberikan kepastian hukum bagi pekerja jika terjadi kecelakaan kerja.

Actions (login required)

View Item