Ratio legis pembatasan Gerai Waralaba indomaret berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2012 tentang waralaba untuk usaha toko modern

Pahlevi, Ach Reza (2019) Ratio legis pembatasan Gerai Waralaba indomaret berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2012 tentang waralaba untuk usaha toko modern. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (3MB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (318kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (545kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (603kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (2MB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text
JURNAL.pdf

Download (221kB)
[img] Text
JURNAL TURNITIN.pdf

Download (6MB)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengakui adanya Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia melindungi segala hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang didapatkan sejak ia lahir sampai ia meninggal. Salah satu hak yang diatur dalam hak asasi manusia adalah tentang hak kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. di Indonesia telah diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu setiap orang berhak atas hak milik pribadinya dan tidak dapat diambil secara sewenang wenang oleh siapa saja. Di era globalisasi seperti ini ekonomi yang lahir melalui kegiatan bisnis Perkembangan bisnis waralaba di Indonesia semakin pesat dan semakin digemari oleh pengusaha-pengusaha lokal di Indonesia. Usaha jenis ini merupakan usaha yang berpotensi tumbuh cepat dan merupakan peluang bisnis menguntungkan, karena masyarakat sekarang ini mulai mencari yang serba praktis dan serba cepat. masalah yang ada dalam bisnis ini adalah adanya dominasi kepemilikan, Dimana dalam bisnis ini terdapat banyak gerai yang tersebar di kota-kota Indonesia. Pembatasan gerai waralaba dimana seseorang hanya boleh memiliki gerai waralaba yang sesuai dengan peraturan menteri yang dikeluarkan Menteri perdagangan. Berdasarkan uraian maka dapat dirumuskan Ratio legis Pembatasan Gerai Waralaba Indomaret berdasarakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Waralaba Usaha Toko Modern. Waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak dan memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual HAKI atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persayaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan jasa. Pengaturan waralaba di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, disebutkan bahwa waralaba harus memenuhi kriteria yaitu memiliki ciri khas khusus, Bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2012 Tentang Waralaba Untuk Usaha Jenis Toko Modern adalah dengan adanya pembatasan tersebut sebenarnya agar tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Bahwa dalam Peraturan Menteri perdagangan Nomor 68 tahun 2012 tidak bertentangan dengan Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 4 maksud dari peraturan menteri perdagangan ini agar waralaba jenis toko modern dapat bermitra dengan usaha Kecil menengah

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: HAM,Waralaba, Pembatasan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: 145539 dian andi lesmana
Date Deposited: 27 Aug 2019 05:22
Last Modified: 05 Feb 2021 02:50
URI: http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/2288

Actions (login required)

View Item View Item