WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

SYARIFUDDIN, MUHAMMAD SETYA ADY (2017) WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text Bab I.pdf Download (611kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Bab II.pdf Download (1MB)
	Text Bab IV.pdf Download (67kB)
	Text Cover.pdf Download (170kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (101kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam hal menimbang pada huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Jaksa diberikan wewenang khusus sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi dan selanjutnya jaksa juga bisa melaksanakan tugas umumnya di bidang penuntutan. Karena luar biasanya pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 32,33 dan 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterangkan bahwa jaksa sebagai pengacara negara dapat melakukan gugatan secara perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan pada Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004. Berdasarkan aturan-aturan yang di atas, penulis melihat bahwa eksistensi kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya semata pada hal penyidikan, penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan seseorang dapat diberikan pidana badan (penjara) saja, tetapi jaksa juga dapat sebagai pengacara negara yang mewakili pemerintah untuk mengajukan gugatan secara perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebanyak banyaknya.

Actions (login required)

View Item