HAKIM, LUKMAN (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Other thesis, Untag Surabaya.
![]() |
Text
Bab I.pdf Download (145kB) |
![]() |
Text
Bab II.pdf Download (130kB) |
![]() |
Text
Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB) |
![]() |
Text
Bab IV.pdf Download (26kB) |
![]() |
Text
Cover.pdf Download (137kB) |
![]() |
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (38kB) |
Abstract
Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilandan menjamin semua warga negara, sama dalam kedudukannya dimata hukum tanpa ada perkecualian. Dalam teks pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea pertama dan Pancasila sila kelima membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.Indonesia menerima hukum sebagai ideologi negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan,keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Salah satu aparatur negara yang menjalankan fungsi hukum adalah Polri, Salah satu tindakan polri adalah penyidikan. Proses penyidikan adalah proses pemeriksaan dalam perkara pidana guna mendapatkan informasi yang cukup, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti mengenai perkara tersebut dan guna menemukan tersangkanya. Sekarang ini banyak kasus salah tangkap dalam proses penyidikan pada tingkat kepolisian menyebabkan kerugian yang berdampak pada moril dan psikis. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ini adalahYuridis Normatif yaitu berdasarkan Asas-Asas Hukum, kaidah-kaidah hukum dan Peraturan PerundangUndangan yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ayat (2) tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai oranga tau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri,diputus di sidang praperadilan.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | pelindungan hukum, korban salah tangkap, kepolisian |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Users 9 not found. |
Date Deposited: | 04 Jul 2019 01:33 |
Last Modified: | 04 Jul 2019 01:33 |
URI: | http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/1729 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |