HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU – VIII/ 2010

YUDHA P.S., KOMANG (2015) HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU – VIII/ 2010. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text Bab I.pdf Download (194kB)
	Text Bab II.pdf Download (306kB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text Bab IV.pdf Download (28kB)
	Text Cover.pdf Download (186kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (71kB)

Abstract

Sebelum adanya putusan MK No. 46/ PUU-VIII/ 2010 anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri yang tidak dapat dicatatkan, status hukumnya sama dengan anak luar kawin yakni hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan). Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) yang terlahir dari perkawinan siri status hukumnya sama sebagai anak sah. Ini berarti anak luar kawin akan mempunyai hubungan perdata dengan ayah (biologis) nya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat hak dan kedudukan anak luar kawin yang diakui baru dapat mewaris apabila dapat dibuktikan hubungan biologis antara anak dan bapak biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (misal hasil test deoxyribonucleic/ DNA) maka anak luar kawin kedudukannya sama dengan anak sah, karena berdasarkan hasil test DNA tersebut dapat diketahui ada atau tidaknya hubungan darah seorang anak dengan orang tuanya sehingga tidak akan membawa kerugian terhadap ibu ataupun bapak maupun bagi anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan tersebut.

Actions (login required)

View Item