PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TRANSSEKSUAL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

SULIFYAN, ADITYA PRANANTA (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TRANSSEKSUAL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text Bab I.pdf Download (1MB)
	Text Bab II.pdf Download (2MB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Bab IV.pdf Download (554kB)
	Text Cover.pdf Download (753kB)

Abstract

Pada hakikatnya Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan kodratnya masingmasing.Akan tetapi seiring perkembangan zaman,timbul berbagai penyimpangan perilaku.Perilaku menyimpang adalah segala perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang tidak sering dilakukan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang kini semakin marak terjadi, seperti transseksual. Transseksual ialah gejala merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya dan melakukan operasi alat kelaminnya agar diubah jadi jenis kelamin yang berlawanan. Permasalahan yang timbul adalah ketika para pelaku transseksual harus mendaftarkan kembali identitas kependudukannya dengan status kelamin yang baru. Dalam praktiknya para pelaku transseksual seringkali dihadapkan kepada permasalahan mengenai kekosongan hukum dalam administrasi kependudukan. Pemerintah dan DPR seharusnya berperan aktif dan mengikuti perkembangan serta fenomena yang terjadi di masyarakat dalam pembuatan dan penyusunan undang-undang. Dalam hal kekosongan hukum, hakim wajib menggali dan mempelajari kasus yang belum ada aturan hukumnya sehingga para pelaku transseksual memperoleh keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Mengenai identitas kependudukan yang baru bagi para pelaku transseksual merupakan hal penting karena menyangkut ketegasan statusnya di muka hukum untuk keperluan mengurus pernikahan, warisan, atau perjanjian kerja, termasuk urusan hukum lainnya yang hanya mengenal seseorang itu laki-laki atau perempuan. Selain berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah, para pelaku transseksual juga memiliki hak-hak lain seperti warga negara pada umumnya, termasuk hak asasi manusia. Hak-hak ini jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah, dan hak-hak lainnya tanpa diskriminasi. Namun dalam praktiknya, pelaku transseksual sering mendapat perlakuan diskriminasi dalam pelayanan administrasi dengan status kelamin yang baru. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pelaku transseksual antara lain melakukan judicial review Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengajukan citizen lawsuit, atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Actions (login required)

View Item