KEDUDUKAN BENDA JAMINAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN APABILA JANGKA WAKTUNYA BERAKHIR

Ahmad, Yayan (2016) KEDUDUKAN BENDA JAMINAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN APABILA JANGKA WAKTUNYA BERAKHIR. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text Bab I.pdf Download (3MB)
	Text Bab II.pdf Download (7MB)
	Text Bab IV.pdf Download (1MB)
	Text Bab III.pdf Download (4MB)
	Text Cover.pdf Download (2MB)

Abstract

Hukum Jaminan terhadap Hak Tanggungan khususnya Jaminan dengan benda berwujud (material) harus mempunyai suatu aturan yang mengatur mengenai jaminan itu sendiri agar kewajiban dalam suatu perikatan jaminan mempunyai hak eksekutorial terhadap jaminan tersebut dan sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960, Hipotik dan Creditverband sebagai lembaga jaminan atas tanah dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. berlakunya Undang-Undang hak tangungan, maka tidak saja menuntaskan atau terciptanya unifikasi hukum tanah nasional, tetapi benar-benar makin memperkuat terwujudnya tujuan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu memberi perlindungan hukum kepada masyarakat dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah termasuk hak jaminan atas tanah yang dijadikan jaminan kredit pada bank. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, obyek hak tanggungan harus berupa hak atas tanah yang dapat dialihkan oleh pemegang haknya yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan, serta Hak Pakai atas tanah Negara Setiap hak atas tanah yang diberikan untuk waktu yang terbatas seperti misalnya Hak Guna Bangunan sebagai salah satu hak atas tanah yang oleh undang-undang ditunjuk sebagai obyek Hak Tanggungan, suatu saat pasti akan berakhir jangka waktunya. Berakhirnya hak guna bangunan tersebut, apalagi sedang dijadikan jaminan kredit dengan dibebani hak tanggungan tentu saja akan mempunyai akibat hukum terhadap eksistensi dari hak tanggungan itu sendiri, oleh karena bersadarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Oktober 1970 nomor 10/241/10 hapusnya hipotik (Hak Tanggungan) hapusnya hak atas tanah yang dibebani itu dan tanahnya kembali kekuasaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mempergunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data diperoleh dari bukubuku,karya tulis ilmiah, dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang dipergunakan adalah Pendekatan Kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Actions (login required)

View Item