TINJAUAN YURIDIS TENTANG LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE

Iqtabrani, Ismayadi (2014) TINJAUAN YURIDIS TENTANG LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text BAB 1.pdf Download (407kB)
	Text BAB 2.pdf Download (467kB)
	Text BAB 3.pdf Download (425kB)
	Text BAB 4.pdf Download (342kB)
	Text Cover.pdf Download (281kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (240kB)

Abstract

Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pemerintah mengeluarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 jo Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964 diatur adanya Larangan Pemilikan Tanah Secara Absentee/guntai, yang menyatakan bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dilarang yaitu agar petani bisa aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertanian miliknya, sehingga produktivitasnya bisa lebih optimal. Kenyataannya masih banyak terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara Absentee/guntai, Akibatnya konflik pertanahan yang tampak sekarang ini. Oleh sebab itu perangkat-perangkat hukum yang ada dalam UUPA perlu di perbaiki, bila perlu dengan melakukan perobahan ketentuan dan rumusan lembaga-lembaga dan peraturan-peraturannya, agar tersedia perangkat hukum yang lengkap dan jelas, untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam pelaksanaannya. Dengan demikian akan tercipta kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada semua pihak dalam proses penegakannya sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan serta akibat hukum yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah secara Absentee/guntai.

Actions (login required)

View Item