PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA DI INDONESIA ATAS HAK POKOKNYA

IOVANNI . G ., SIHASALE (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA DI INDONESIA ATAS HAK POKOKNYA. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text Abstrak.pdf Download (273kB)
	Text Bab I.pdf Download (341kB)
	Text Bab II.pdf Download (474kB)
	Text Bab I.pdf Download (341kB)
	Text Bab III.pdf Download (485kB)
	Text Bab IV.pdf Download (443kB)

Abstract

Pemain sepak bola merupakan tenaga kerja dalam “industri” sepak bola dan sebagai seorang pekerja/buruh bagi suatu klub, sehingga UU Ketenagakerjaan dapat diterapkan kepada pemain sepak bola, dan klub sepak bola adalah sebagai perusahaan dan kedudukan orang yang memiliki modal atau pemilik klub sepak bola dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan atau majikan. Hal ini menarik untuk diteliti sebab meskipun telah dibuat kontrak kerja antara pemain dengan klub namun penyimpanganpenyimpangan yang dengan sengaja dilakukan pihak klub masih terjadi.Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat masalah mengenai perlindungan hukum terhadap pemain sepakbola di Indonesia atas hak pokoknya berdasarkan pada Draft Standart Kontrak Kerja Pemain Sepak Bola di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum positif. Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang terkait tentang perjanjian kerja serta perundang-undangan lainnya yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Draft standart kontrak kerja bagi pemain sepak bola yang akan bermain untuk klub sepak bola di Indonesia ini,masih belum mengakomodasi tentang hak-hak pokok pemain sebagaimana dalam UU Ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan dalam Draft kontrak kerja pemain sepak bola yang akan membela klubnya belum mencerminkan adanya keseimbangan hak antara pemain dengan klub, ketentuan tentang hak-hak pokok pemain dan kewajiban pokok klub sebagaimana dalam UU Ketenagakerjaan belum diaturkan secara jelas dan tegas dalam Draft kontrak kerja. Adapun hambatan yang timbul dalam prosedur keluhan atas gaji pemain yakni klub tidak mengindahkan prosedur sebagaimana dalam Draft Kontrak kerja, klub dengan sengaja lalai atas prosedur yang telah ditentukan oleh PSSI sebagai pengelola kompetisi antar klub sepak bola di Indonesia. Pemerintah sebagai penguasa harusnya lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap proses penyelesaian permasalahan antara pemain dengan klub, yang terjadi pemerintah hanya mengeluarkan himbauan terhadap klub dan meminta klub untuk melaksanakan kewajibannya tanpa adanya tindak lanjut. Padahal seharusnya pemerintah posisinya disini harus sebagai penengah antara klub sepak bola,dengan pemain sepak bola yang sedang bermasalah dengan klub bola dimana tempat dia berada.

Actions (login required)

View Item