ADVOKAT YANG MENJALANKAN KUASA DARI SEORANG YANG DITETAPKAN DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) DIKAITKAN DENGAN UU ADVOKAT DAN UU KEKUASAAN KEHAKIMAN

RIDUAN, FARIS (2014) ADVOKAT YANG MENJALANKAN KUASA DARI SEORANG YANG DITETAPKAN DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) DIKAITKAN DENGAN UU ADVOKAT DAN UU KEKUASAAN KEHAKIMAN. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text Abstrak.pdf Download (303kB)
	Text BAB I.pdf Download (399kB)
	Text BAB II.pdf Download (569kB)
	Text BAB III.pdf Download (401kB)
	Text BAB IV.pdf Download (375kB)

Abstract

Bahwa putusan Dewan Kehormatan Advokat yang menskorsing Advokat dikarenakan menerima kuasa dari seorang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengajukan gugatan adalah bertentangan dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa berdasarkan asas lex superior derograt legi inferiorbahwa peraturan yang lebih tinggi meniadakan / mengalahkan peraturan yang lebih rendah; 2. Bahwa berdasrkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang merupakan peraturan tertinggi kedua setelah UUD 1945 ; 3. Bahwa kode Etik Advokat merupakan peraturan yang memuat tentang etika dalam menjalankan Profesi Advokat, yang kedudukannya dibawah Undang-Undang ; 4. Bahwa terhadap perbuatan yang dianggap melanggar etika Profesi Advokat dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Advokat ; 5. Bahwa putusan Dewan Kehormatan Advokat merupakan manifestasi Kode Etik Advokat sehingga dalam putusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang baik dalam diktum maupun pertimbangannya ; 6. Bahwa Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas dan jelas diatur bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum” tidak dikecualikan terhadap terpidana maupun orang yang telah ditetapkan di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

Actions (login required)

View Item