FAUZI, MOH IKANG (2013) ANALISIS HUKUM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK PENERIMA UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI. Other thesis, Untag Surabaya.
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (530kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Download (636kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Download (525kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Download (296kB) |
![]() |
Text
cover.pdf Download (326kB) |
![]() |
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (5kB) |
Abstract
Partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh warga Negara untuk memperjuangkan kepentingan politik. Membentuk suatu organisasi adalah salah satu wujud dari kebebasan berserikat. Kebebasan tersebut dipandang merupakan salah satu natural rights yang fundamental dan melekat pada manusia sebagai mahluk sosial. Kebebasan berserikat terkait erat dengan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta kebebasan berekspresi. partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Pembubaran partai politik yang terbukti menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan mengunakan undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tentang partai politik dan juga mengunakan undang-undang tentang mahkamah konstitusi, dengan mekanisme atau telaah yang sudah dipaparkan pada Bab pembahasan. Dimasa mendatang seharusnya pembubaran partai politik hanya di dasarkan pada putusan pengadilan, yaitu mahkamah konstitusi, sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 UUD 1945.proses pembubaran partai politik yang menjadi wewenang mahkamah konstitusi, sesuai dengan pedoman venice commission adalah pembubaran partai poltik yang harus di putuskan oleh mahkamah konstitusi atau lembaga yudisial.Proses ini sesuai dengan prosedur yang menjamin due process, keterbukaan, dan fair. Selain itu, ditentukan bahwa pembubaran partai politik harus merupakan konsekuensi temuan yudisial tentang pelanggaran konstitusional yang tidak biasa dan diputus berdasarkan prinsip proporsionalitas.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | KORUPSI |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Users 9 not found. |
Date Deposited: | 16 Apr 2019 02:14 |
Last Modified: | 16 Apr 2019 02:14 |
URI: | http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/1526 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |