ASMARA, APEDIEN WIDHY (2018) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERHADAP PELANGGARAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001. Other thesis, Untag Surabaya.
Text
Cover.pdf Download (251kB) |
|
Text
BAB I .pdf Download (245kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (402kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (232kB) |
|
Text
Cover.pdf Download (251kB) |
|
Text
Dafpus.pdf Download (182kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (217kB) |
Abstract
Keberadaan undang undang no. 15 tahun 2001 yang memberikan jaminan perlindungan pada para pemegang merek (lisensi) khususnya pada merek terkenal ternyata belum direspon secara signifikan. Bahkan banyak para pengusaha nakal yang mengunakan sejumlah merek aspal (asli tapi palsu) .Kerugian materi yang diderita bukan hanya penurunan omset penjualan ,akan tetapi berupa pengerogotan citra atau image dari suatu merek terkenal ini justru dirasakan sangat merugikan bagi pemiliknya karena nilai dari suatu merk itu justru ditentukan oleh citra atau image dari merek tersebut bagi konsumen. Atas dasar faktor tersebut ,maka permasalahan yang perlu untuk diketengahkan adalah faktor-faktor hukum apakah yang menjadi peluang terjadinya pemalsuan merek.Dan langkah-langkah apakakah yang harus diambil untuk mengurangi terjadinya pemalsuan merek.Studi(penelitian ) ini mengunakan pendekatan yuridis normatif (doktrinal) dengan tipe perncanaan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, skunder,tersier. Berdasarkan hasil studi dapat dijelaskan bahwa perlindungan hakatas pemegang merek terkenal terdaftar apabila terjadi pelanggaran hak merek menurut undang undang no.15 tahun 2001 adalah perlindungan hukum preventif dan represif.Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 undang undang no.15tahun 2001 dimana pemilik jasa yang terdaftar dalam daftar umum merek mempunyai hak ekslusif yang diberikan oleh negara dalamjangka waktu tertentu, perlindungan hukum represif dillakukan melalui upaya perdata dengan upaya perdata dan mengajukan ganti rugi atau pembatalan merek terhadap merek yang didaftarkan oleh pihak lain secara tanpahak maupun berdasarkan hukum pidana melalui aparat hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak dalam penyelesaian sengketa hak atas merek menurut undang-undang no.15 tahun 2001 adalah melalui gugatan perdata atau pidana. Sedangkan ketentuan hukumnya itu para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase asal sebelumnya.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | HAK MEREK |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum |
Depositing User: | Users 9 not found. |
Date Deposited: | 12 Apr 2019 07:26 |
Last Modified: | 12 Apr 2019 07:36 |
URI: | http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/1519 |
Actions (login required)
View Item |