STATUS HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM LIKUIDASI BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

NOVIANA, WIWIN (2007) STATUS HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM LIKUIDASI BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text Bab I.pdf Download (279kB)
	Text Bab II.pdf Download (382kB)
	Text Bab III.pdf Download (227kB)
	Text Bab IV.pdf Download (278kB)
	Text Bab V.pdf Download (254kB)
	Text Cover..pdf Download (291kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (141kB)

Abstract

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas membedakan antara pembubaran dan likuidasi, tetapi tidak mengatur apakah perseroan dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit maupun dinyatakan pailit, sehingga timbul permasalahan yaitu, Bagaimana status hukum dan akibat hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam likuidasi, berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari : Badan Hukum Primer (Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Badan Hukum Sekunder (Buku-buku teks Hukum, Artikel-artikel, dan Makalah-makalah), dan Badan Hukum Tertier, antara lain kamus dan ensiklopedi. Badan hukum yang dikumpulkan disajikan dalam deskriptif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dengan cara menggambarkan keadaan atau peristiwa yang diteliti dari bahan hukum yang telah diseleksi lebih dahulu, dikaitkan dengan teori yang ada untuk kemudian dicari kesesuaiannya. Sehingga subyek hukum Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi masih ada tetapi dijalankan oleh likuidatornya, maka status hukum Perseroan Terbatas tersebut tetap ada sebagai suatu badan hukum, eksistensi perusahaan tersebut tetap berjalan sebagai upaya untuk membereskan kekayaan perseroan yang berada dalam proses likuidasi. Perseroan Terbatas dalam likuidasi tidak boleh menjalankan bisnis baru, tetapi sekedar menyelesaikan tugas-tugasnya dalam rangka proses pemberesan atau likuidasi tersebut Dilihat dari sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Pengadilan Niaga merupakan kebijakan mendesak dan pada status learning by doing. Di satu sisi, untuk memenuhi perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat diperlukannya putusan Hakim yang dapat menciptakan rasa keadilan. Untuk mengambil putusan ini Hakim harus benar-benar cermat dan teliti apa yang diinginkan oleh masyarakat didalam mencari keadilan dan kepastian hukum. Profesionalisme Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan harus lebih ditingkatkan, sehingga kepastian hukum dapat tercipta.

Actions (login required)

View Item