ASPEK YURIDIS PENGGUNAAN MEDIA PERS UNTUK TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 48 TAHUN 1999 TENTANG POKOK PERS

Widjojo, Rizky (2007) ASPEK YURIDIS PENGGUNAAN MEDIA PERS UNTUK TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 48 TAHUN 1999 TENTANG POKOK PERS. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text Bab I.pdf Download (292kB)
	Text Bab II.pdf Download (400kB)
	Text Bab III.pdf Download (229kB)
	Text Bab IV.pdf Download (412kB)
	Text Bab V.pdf Download (239kB)
	Text Cover.pdf Download (341kB)

Abstract

Di era sekarang ini masyarakat terus mencari alternatif hiburan yang murah dan dapat dijangkau segala kalangan, yang menjadi salah satu alternatif adalah melalu media pers baik visual, audio visual maupun audio, karena bagaimanapun juga media pers merupakan sarana yang paling ampuh untuk membentuk masyarakat yang lebih baik melalui produk – produk hiburan ataupun informasi – informasi yang disajikan dalam suatu produk pers. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan untuk mengatur kinerja pers yang ada dimasyarakat, akan tetapi produk hukum yang ada sekarang tidak mencakup seluruh aspek kejahatan yang dilakukan lewat pers, sebagai contohnya kejahatan pornografi karena pada umumnya media pers merupakan sarana untuk menyebarluaskan tindak pidana pers dan perkembangannya sekarang tindak pidana ini sudah melewati batas yang mengawatirkan, karena dampak yang diakibatkan dari tindak pidana ini tidak hanya sebatas satu strata sosial saja, tetapi sudah mencakup seluruh lapisan masyarakat dan dari segala lapisan umur. Hal diatas lah yang mendasari penelitian ini, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek yuridis dari penggunaan media pers untuk tindak pidana pornografi melalui media pers serta bagaimana bentuk sanksi pidana ataupun saksi keredaksionalan pers yang diterapkan dalam mengatasi masalah ini. Studi penelitian ini sendiri menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tipe perencanaan studi kasus dan bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, masih lemahnya penerapan hukum yang relevan untuk diterapkan mengatasi masalah pornografi melalui media pers di Indonesia dan kurang adanya penanganan yang serius dari pemerintah untuk mencegah atau mengatasi permasalahan tindak pidana pornografi ini.

Actions (login required)

View Item