MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945

MAHIDIN, RICA ANUGRAH (2007) MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD TAHUN 1945. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text BAB I.pdf Download (233kB)
	Text BAB II.pdf Download (273kB)
	Text BAB III.pdf Download (224kB)
	Text BAB IV.pdf Download (302kB)
	Text Cover.pdf Download (226kB)

Abstract

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia; dan satu hari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (P.P.K.I) yang secara yuridis dapat disebut sebagai pembentuk negera menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Berdasar U.U.D 1945 dalam sistem pemerintahannya dianut asas desentralisasi yang artinya adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan RI. Asas desentralisasi ini ditegaskan dalam pasal 18 U.U.D Tahun 1945 dalam pasal 18 U.U.D 1945 tersebut ditegaskan sebagai berikut; dimana negara kesatuan RI dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintah daerah itu dalam penyelenggaraan pemerintahannya dipimpin oleh Kepala Daerah, pada tingkat Provinsi dipimpin oleh Gubernur, pada tingkat kabupaten dipimpin oleh Bupati, pada tingkat kota dipimpin oleh Walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) demikian diatur dalam pasal 24 U.U No. 32 Tahun 2004. Sehubungan dengan hal itu disebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana mekanisme pemilihan kepala daerah? 2. Adakah kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan hambatan dalam penyelenggaraannya? Dalam rangka membahas kedua permaslaahan tersebut diatas saya menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.

Actions (login required)

View Item