KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN KHUSUSNYA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

FEBRIANTO, REKI (2007) KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN KHUSUSNYA PERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Other thesis, Untag Surabaya.

	Text bab 1.pdf Download (330kB)
	Text bab 2.pdf Download (462kB)
	Text bab 3.pdf Download (273kB)
	Text bab 4.pdf Download (376kB)
	Text bab 5.pdf Download (258kB)
	Text Cover.pdf Download (243kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (178kB)

Abstract

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap perempuan perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini, mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban perempuan sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan hukum yang cukup mendasar. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi sebab bagaimanapun korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-haknya. Perkosaan dapat terjadi karena berbagi macam sebab yaitu adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang perempuan sehingga perempuan lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stres pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni : pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual khususnya perkosaan yang menimpa kaum perempuan, telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 285. Namun penanganannya di lapangan, masih belum dapat terlaksana dengan baik sebab meskipun sudah kelihatan cukup ideal bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, namun tujuan itu masih lebih memihak pada kepentingan pelaku (pelanggar/penjahat), sedangkan kepentingan (hak asasi) masyarakat, seperti pihak-pihak lain yang menjadi korban kejahatan perkosaan kurang mendapatkan perhatian nyata. Untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perkosaan, maka diperlukan sarana yang baik, misalnya tentang aturan hukumnya seyogyanya diupayakan penerapan peraturan yang ada secara lebih efektif dan menjatuhkan hukuman yang semaksimal mungkin terhadap pelaku kejahatan perkosaan. Selain itu diupayakan penyempurnaan aturan yang ada agar dapat menjerat pelaku perkosaan. Dari segi sumber daya, perlunya di tingkatkan kualitas penegak hukum yang dapat menunjang pelaksanaan hukum tersebut.

Actions (login required)

View Item