Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua Atas Benda Jaminan Yang Telah Dibebani Fidusia

Larasati, Vinda Ajeng and Nasution, Krisnadi (2019) Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kedua Atas Benda Jaminan Yang Telah Dibebani Fidusia. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (5MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (152kB)
	Text JURNAL.pdf Download (286kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (7MB)

Abstract

Dibentuknya lembaga Jaminan Fidusia dilatarbelakangi oleh adanya KUHPerdata yang mengatur tentang lembaga Gadai (pand) yang dalam prakteknya menimbulkan beberapa kesulitan juga tidak adanya kepraktisan dalam pelaksanannya, hal tersebut diakibatkan oleh benda yang dijadikan sebagai objek jaminan dalam gadai harus diserahkan kepada penerima gadai, dimana benda tersebut berkaitan langsung dengan mata pencaharian pemberi gadai seperti misalnya kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan barang dalam usahanya sehingga pemberi gadai kesulitan dalam melakukan pemenuhan kehidupannya karena syarat untuk menyerahkan benda jaminan kepada penerima gadai menjadi kendala besar bagi pemberi gadai. Munculnya lembaga jaminan fidusia yang bisa memberikan jaminan kepada pihak kreditor tanpa harus menyerahkan benda jaminan member alternative yang cukup membantu bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dalam melakukan usahanya. Pemilik benda jaminan tetap menguasai dan mempergunakan benda jaminan tersebut, yang harus diserahkan kepada kreditor adalah hak kepemiikannya atas barang tersebut atau dapat disebut penyerahan secara constitutum possessorium. Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selain telah menjadi payung hukum bagi lembaga Fidusia yang sebelumnya hanya dinaungi oleh yurisprudensi dan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik juga memberikan sebuah kepastian bagi para pelaku bisnis khususnya para kreditor yang pada umumnya dari kalangan bank dan lembaga pembiayaan dalam memberikan pinjaman kredit kepada debitor, sehingga tidak ada keraguan lagi jika suatu saat dana yang diberikan tersebut tidak dapat dikembalikan karena proses eksekusi pelunasan melalui benda jaminan yang sulit dan berbelit-belit. Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan beberapa kemudahan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dengan objek jaminan fidusia pada saat debitornya wanprestasi melalui Sertifikat Jaminan Fidusia yang kekuatannya sederajat dengan sebuah putusan hakim yag telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Kebutuhan yang meningkat seiring berjalannya waktu yang banyak ditemui saat ini adalah peristiwa pembebanan fidusia ulang terhadap benda jaminan yang telah didaftar sebelumnya, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”. Hal ini bisa diakibatkan karena ketidaktahuan kreditor atas benda yang dijaminkan tersebut sudah pernah didaftar dan tidak adanya keharusan untuk mengecek terlebih dahulu dalam database pendaftaran fidusia secara elektronik. Upaya untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya fidusia ulang harus aturan atau ketentuan yang mengatur tentang pengecekan telebih dahulu atas benda jaminan pada database KEMENKUMHAM seperti halnya pembebanan hak tanggungan pada sertifikat tanah. Dan juga keharusan untuk mendaftarkan fidusia yang saat ini dapat dilakukan secara elektronik atau online.

Actions (login required)

View Item