UJI MATERI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 OLEH MAHKAMAH AGUNG

PRATIDINA, AYUDIA (2019) UJI MATERI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 OLEH MAHKAMAH AGUNG. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (3MB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (165kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (197kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (248kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (66kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (90kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (8MB)
[img] Text
JURNAL.pdf

Download (234kB)

Abstract

Pemilihan Umum di Indonesia akan diadakan pada tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DewanPerwakilan RakyatDaerah Provinsi, Dan DewanPerwakilan RakyatDaerah Kabupaten / Kota. Karena dianggap melanggar hirarki peraturan perundangundangan yang lebih tinggi sehingga beberapa pasal dari peraturan tersebut dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Salah satu kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan UUD RI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara RI maka wewenang Mahkamah Agung adalah untuk menguji dan mengadili uji materi pada tingkat pertama dan terakhir. Setelah memeriksa dan mengadili uji materi tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang dituangkan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 46P/HUM/2018 di mana putusannya bersifat final. Keputusan tersebut adalah bahwa pasal-pasal di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Daerah Kabupaten / Kota yang diujimaterikan tidaklah berkekuatan hukum dan tidak dapat diberlakukan secara umum. Kendala terbatasnya waktu untuk mengadili dan menguji materi yang dihadapi oleh Mahkamah Agung karena Pasal 55 UU-RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dapat diatasi melalui surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018 kepada Mahkamah Agung bahwa penundaan pemeriksaan tidak perlu dipertahankan dan pemeriksaan uji materi dapat dilanjutkan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: komisi, pemilihan umum, uji materi.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Aprianto Doni Rahmat
Date Deposited: 27 Feb 2019 00:38
Last Modified: 27 Feb 2019 00:38
URI: http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/1406

Actions (login required)

View Item View Item