Kedudukan Saksi Dalaam Undang-Undng Nomor19Tahun 2016 Tentaang Perubhan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Afandi, Alfian Tri (2018) Kedudukan Saksi Dalaam Undang-Undng Nomor19Tahun 2016 Tentaang Perubhan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (731kB)
	Text BAB I.pdf Download (267kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text BAB IV.pdf Download (197kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (202kB)
	Text JURNAL.pdf Download (168kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (3MB)

Abstract

Kedudukan saksi menurt Undang-Undaang Nomor19 Tahun2016 Tentaang Atas Perbahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008Tentang ITE masih belum adanya kejelasan yang mengatur sehinggaa dalam tulisan ini terrdapat satu rumsan masaalah yakni: 1) Bagaimanakah Keddukan Saksi Menrut Undang-Undang ITE? Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah peneltian Yuridis Normaatif dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pendekaatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Dan hasil dari penelitian diperoleh bahwaKedudukan saksi sebagai alat bukti dalam UU ITE sama dengan kedudukan saksi dalam KUHAP. UU ITE merupakan Lex Specialis Derogat Legi Generalis dari KUHAP, sebagaimana dinyatakan dalam UU ITE Pasal44 bertalian dengan Pasal1 angka1 dan angka4 serta Pasal5ayat(1),ayat(2)danayat(3) juncto Pasal184 KUHAP. Barang bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara termasuk KUHAP, mengalami perluasan dengan UU ITE dimana ada penambahan bukti elektronik.

Actions (login required)

View Item