PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

MUSTIKASARI, AULIA FIRDAUS (2019) PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (6MB)
	Text BAB I.pdf Download (305kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (692kB)
	Text BAB IV.pdf Download (87kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (125kB)
	Text JURNAL.pdf Download (284kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (7MB)

Abstract

Penelitianvini membahas vmasalah perkawinan vperempuan hamil dan status anak yang dilahirkan ari perkawinan perempuan hamil tersebut. Hal ini karena dil atar belakangi oleh pergaulan bebas yang terjadi dikalangan remaja dengan berhubungan layaknya suami istri di luar ikatan perkawinan akibatnya perempuan V tersebut mengalami kehamilan dilar ikatan perkawinan yang sah. Masalah yang muncul adalah status perkawinan dan status anak yang dikandungnya menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan permasalahn tersebut,hasil penelitian ini adalah bahwa mengenai status perkawinan perempuan hamil akibat zina memililiki perdebatan antara para ulama, ada yang mengatakan sah dan ada juga yang mengatakan bahwa perkawinan itu tidak sah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan perempuan hamil tersebut sah bila yang menikahinya adalah laki-laki yang menjadi penyebabNkehamilan tersebut. Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan jika yang mengawini perempuan tersebut buka laki-laki yang menjadiVpenyebab kehamilan tersebut. Dalam Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci megenai perkawinan perempuan hamil, mengenai status anak zina hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Mengingat status hukum perkawinan perempuan hamil sah, maka status anak yang dilahirkan setalah terjadinya Vperkawinan tersebut menjadi anak sah. Hal ini didasarkan pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anakNsah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Walaupun demikian penulis berpendapat bahwa status anak tersebut tetaplah anak zina karena dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah.

Actions (login required)

View Item