STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP ASET BEKAS MILIK ASING /TIONGHOA (ABMA/T) YANG BELUM DISAHKAN MENJADI BARANG MILIK DAERAH (BMD)

HERDIAWAN, FAIZAL (2019) STATUS HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP ASET BEKAS MILIK ASING /TIONGHOA (ABMA/T) YANG BELUM DISAHKAN MENJADI BARANG MILIK DAERAH (BMD). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (144kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (185kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (271kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (142kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (183kB)
[img] Text
JURNAL.pdf

Download (303kB)
[img] Text
JURNAL TURNITIN.pdf

Download (7MB)

Abstract

Tanah memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, untuk itu memerlukan perhatian dan penanganan yang serius serta profesional. Tanah juga merupakan kebutuhan yang hakiki dan berfungsi sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban sesuatu bangsa. Untuk mengatur dan memanfaatkan tanah, peranan Pemerintah sangat diperlukan. Peranan pemerintah atas tanah dalam rangka mewujudkan tertib pertanahan sangat penting sekali sehingga dalam hal ini pemerintah harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar serta dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Peran Pemerintah dalam memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan tanah, bukan hanya harus mementingkan prinsip-prinsip hukum saja akan tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial, asas ketertiban dan asas kemanusiaan agar masalah pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat terlebih lagi terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah. Berkaitan dengan Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah, terdapat salah satu aset Negara yang menjadi perhatian Pemerintah dalam proses penyelesaiannya yaitu dalam bidang Kekayaan Negara Lain-Lain, dan salah satu yang termasuk dalam kekayaan Kekayaan Negara Lain-Lain adalah Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. Namun, dalam pelaksaannya masih banyak Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa yang masih belum dimantapkan status hukumnya oleh Pemerintah menjadi Barang Milik Daerah, dan juga atas tanah dan/atau bangunan yang termasuk dalam daftar Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa tersebut belum mendapatkan status hukum yang tetap dikarenakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Masih belum jelas pula perlindungan hukum apa yang dapat diberikan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan penyelesaian status hukum Aset Bekas Milik Asing /Tionghoa menjadi Barang Milik Daerah seiring dengan berkembangnya zaman dan pola pikir masyarakat, mengingat peran Pemerintah yang menjamin kepastian hukum dan hak-hak masyarakat.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Barang Milik Daerah, Hak Penguasaan Atas Tanah, Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Aprianto Doni Rahmat
Date Deposited: 11 Feb 2019 20:26
Last Modified: 18 Oct 2021 02:46
URI: http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/1337

Actions (login required)

View Item View Item