KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 PK / TUN / 2001 ATAS SENGKETA TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PIHAK KETIGA (STUDI KASUS BANGUNAN GELORA PANCASILA)

KURNIAWAN, BAGOES (2019) KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 PK / TUN / 2001 ATAS SENGKETA TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PIHAK KETIGA (STUDI KASUS BANGUNAN GELORA PANCASILA). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Download (207kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text BAB IV.pdf Download (10kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (78kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (21MB)
	Text JURNAL.pdf Download (242kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (7MB)

Abstract

Bahwa adanya sengketa tanah atas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Setia Kawan Abadi. Pemerintah Kota Surabaya menguasai tanah eigendom verponding tersebut perolehan dari de gemente soerabaia, tanah tersebut berada di Jl. Indragiri 6 Kota Surabaya dan diatasnya berdiri bangunan gelora Pancasila dan bangunan tersebut adalah milik PT. Setia Kawan Abadi. Kedudukan Hukum Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Sengketa Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pihak Ketiga. Upaya Hukum Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara. Hak penguasaan atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah kota surabaya adalah sesuai dengan Undang undang 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan tanah Partikelir, Undang Undang 3 Prp tahun 1960 tentang Penguasaan benda benda tetap milik perseorangan warga Belanda dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah tanah negara.

Actions (login required)

View Item