Pembatalan Sepihak Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi PT Cika Karya Nusantara Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan, Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya

Cahyono, Mochammad Anjang (2018) Pembatalan Sepihak Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi PT Cika Karya Nusantara Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan, Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (3MB)
	Text BAB I.pdf Download (503kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (539kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (620kB)
	Text BAB IV.pdf Download (389kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (396kB)
	Text JURNAL.pdf Download (465kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (7MB)

Abstract

Pada perkembangannya, Negara perlu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam masalah pembangunan segala sarana untuk mendungkukng kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya dengan pihak swasta. Oleh karenanya pemerintah melalui Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan/jasa diberikan kewenangan untuk melakukan itu melalui pembuatan kontrak. Namun pada prakteknya hal ini tidak selalu berjalan dengan mulus karena banyak terjadi keterlambatan, dan masalah lain baik disengaja ataupun tidak. Pemerintah melalui PPK diberikan kewenangan tersebut oleh perpres dan peraturan pelaksananya diberikan kewenangan untuk membatalkan secara sepihak apabila menurut penilaian PPK terjadi hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Hal yang menjadi debatable adalah seharusnya para pihak dalam kontrak harus berada dalam kedudukan, dan posisi tawar menawar yang sama. Adanya Pemberian kewenangan tersebut seakan memberikan ketimpangan kedudukan antara pemerintah dan pihak penyedia barang/jasa dalam Kontrak Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Salah satu contohnya adalah PT Cika Karya Nusantara dan Pemerintah Kota Surabaya. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa tentang apakah pembatalan ketentuan pembatalan kontrak secara sepihak yang diberikan untuk PPK tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hokum yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana analisis terhadap sengketa pemutusan kontrak sepihak antara PT Cika Karya Nusantara Melawan Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dengan menganalisa beberapa putusan-putusan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan yang memberikan kewenangan pembatalan kontrak secara sepihak pada PPK, tidak melanggar kaidah hokum, namun dapat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), dalam kasus PT Cika Karya Nusantara melawan Pemerintah Kota Surabaya, Pemerihtah kota Surabaya melalui PPK telah melakukan penyalahgunaan keadaan dengan menentukan secara sepihak waktu perpanjangan pengerjaan pembangunan gedung tanpa memperhatikan pihak penyedia jasa.

Actions (login required)

View Item