Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah

Hidayat, Imam (2018) Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah. Masters thesis, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.

	Text ABSTRAK.pdf Download (6MB)
	Text BAB I.pdf Download (73kB)
	Text BAB II.pdf Download (134kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (45kB)
	Text BAB V.pdf Download (16kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (38kB)
	Text JURNAL.pdf Download (315kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Download (4MB)

Abstract

Dalam perkembangannya pemilu kepala daerah menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Pemilu selama ini menampilkan beberapa bakal calon untuk berkompetisi guna menjadi kepala daerah. Namun persoalannya akan terasa ketika dalam pendaftaran bakal calon hanya terdiri atas satu pasangan calon saja. Fenomena ini telah terjadi di berbagai daerah yang menyelenggarakan pemilu serentak. Sehingga beberapa pihak dari golongan tertentu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi UU No. 8 Tahun 2015 yang di dalamnya menyatakan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon. Berdasarkan kronologis tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi pertentangan hukum, dalam hal ini pertentangan UU No. 8 Tahun 2015 dengan UUD NRI 1945 sehingga harus diputuskan terciptanya kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengeluarkan putusan Nomor 100/PUUXIII2015 mengabulkan gugatan pemohon yang pada pokoknya menetapkan daerah yang memiliki satu pasangan calon untuk ikut dalam Pemilu Kepala Daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil rumusan masalah yaitu : apa dasar pertimbangan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015 tentang Penetapan calon tunggal dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah; dan bagaimana mekanisme Penerapan Calon Tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas- asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif Pembahasan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 100/PUUXIII/2015 memiliki beberapa sudut pandang. Dalam hal ini majelis hakim menggunakan pertimbangan sosiologis; pertimbangan teoritis, pertimbangan yuridis, dan filosofis dalam memutuskan perkara. Selanjutnya pembahasan mengenai mekanisme terkait persyaratan telah diatur dalam Pasal 54C ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 serta prosedur calon tunggal dapat dilakukan dengan menggunakan surat suara yang berisi pasangan calon dan gambar kosong sebagaimana di atur dalam Pasal 54C ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.

Actions (login required)

View Item