KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PERSPEKTIF PASAL 6A AYAT (2) UUD NRI 1945

Saputra, Agung Wirya (2021) KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PERSPEKTIF PASAL 6A AYAT (2) UUD NRI 1945. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (176kB)
	Text BAB II..pdf Download (184kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Download (125kB)

Abstract

Penelitian ini ingin menganalisis syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum yang kemudian menimbulkan pertentangan norma antara Pasal 6A ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “Pasangan Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.” Adanya pertentangan norma tersebut dikarenaka penerapan Presidential threshold yang berdampak pada hilangnya hak politik warga negara dalam keikutsertaan sebagai kandidat calon presiden dan wakil presiden dan timbulnya kesenjangan hak yang dimiliki antara partai politik peserta pemilihan umum sehingga menimbulkan ketidakadilan, teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep negara demokrasi, konsep pemerintahan presidensil, konsep Presidential threshold dan konsep pemilihan umum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum normatif (normative legal research), Untuk menganalisis aturan hukum, mengkaji pertentangan hukum atau konflik norma, menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab issue hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issue) yang ada, dengan menggunakan pendekatan (statute aprroach), dan pendekatan konseptual (conceptual aprroach) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan sistem Presidential threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden menimbulkan akibat hukum yaitu, (1) Hilangnya hak demokrasi, (2) Timbulnya oligarki partai politik (3) timbulnya politik transaksional dan (4) Timbulnya Publik Distrust Terhadap Pemerintahan. Demikian penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengetahui konstitusionalitas dari penerapan sistem Presidential threshold dalam perspektif Pasal 6A ayat 2 UUD NRI 1945. Kata kunci: Demokrasi, Presidential Thresold, Oligarki, Partai Polik.

Actions (login required)

View Item