implementasi penggunaan dana Desa menurut peraturan menteri keuangan nomer 49/pmk 07/2016 pasal 21 ayat 1 (studi kasus di desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)

ARIFIN, SAMSUL (2021) implementasi penggunaan dana Desa menurut peraturan menteri keuangan nomer 49/pmk 07/2016 pasal 21 ayat 1 (studi kasus di desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang). Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text Abstrak.pdf Download (1MB)
	Text Bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB) | Request a copy
	Text Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB) | Request a copy
	Text Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB) | Request a copy
	Text Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB) | Request a copy
	Text Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB) | Request a copy
	Text Lampiran.pdf Download (1MB)
	Text Jurnal penlitian.pdf Download (171kB)
	Text Jurnal turnitin.pdf Download (0B)
	Text Samsul Arifin Admisnitrasi Publik.pdf_Hasil Turnitin.pdf Download (1MB)
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Restricted to Repository staff only Download (0B) | Request a copy
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Restricted to Repository staff only Download (0B) | Request a copy
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Restricted to Repository staff only Download (0B) | Request a copy
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Restricted to Repository staff only Download (0B) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengenai Desa sudah menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa bukan lagi dianggap sebagai objek pembangunan, tetapi melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak untuk melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa mempunyai kewenangan untuk membangun, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, untuk melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah desa memerlukan adanya dana. Maka dari itu, pemerintah membuat suatu program yaitu dana desa. Dana desa yang disalurkan melalui APBN, APBD, hingga sampai ke APBDES. Menteri keuangan juga mengeluarkan aturan, yaitu peraturan menteri keuangan nomer 49/PMK 07/2016 pasal 21 ayat 1 yang berbunyi “bahwa dana desa diharuskan untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan manusia.” peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan dana desa di desa Montor serta faktor penghambat dan pendukung. Untuk hasil penelitian tersebut, pemerintah desa montor sudah melakukan pembangunan-pembangunan seperti yang diharapkan masyarakat desa dan tugas selanjutnya yang harus dilakukan desa montor adalah pemberdayaan masyarakat desa montor.

Actions (login required)

View Item