HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO;819/Pid.B/2016/PN.Sby)

Christian, Anselmus Ade (2021) HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO;819/Pid.B/2016/PN.Sby). Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text abstrak.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB) | Request a copy
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB) | Request a copy
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB) | Request a copy
	Text Jurnal Penelitian.pdf Download (219kB)
	Text Jurnal Turnitin.pdf Download (4MB)

Abstract

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagi salah satu bentuk penghargaan kepada Advokat yang bukan hanya pekerjaan namun perjuangan mencari keadilan yang mulia dan hingga akhirnya diakui sebagai Profesi. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 18 Tentang Advokat ini terkandung adanya “Hak Imunitas” yang tertuang di Pasal 16 yang berbunyi Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan”. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimanakah batasan Hak Imunitas berdasarkan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan konseptual, undang-undang, kasus.Advokat yang terbukti melakukan perbuatan pidana tetap bisa diproses secara pidana, tidak ada pengecualian, maupun pada Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan kata lain merupakan hak imunitas seorang advokat.Bahwa Advokat sebagai penasehat hukum harus dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya baik secara perdata maupun pidana jika dalam hal ini melanggar suatu itikad baik dalam melaksanakan profesinya.Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negri Surabaya No;819/Pid.B/2016/Pn.Sby sudah tepat dan tidak bertentangan dengan adanya Pasal 16 tentang hak imunitas Advokat.

Actions (login required)

View Item