PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Pasal 34 dan 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012)

Septia Thalia Putri, Adinda (2021) PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Pasal 34 dan 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012). Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB I)
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (177kB) | Request a copy
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (361kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (354kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (210kB) | Request a copy
[img] Text
Jurnal Penelitian.pdf

Download (383kB)
[img] Text
Jurnal Turnitin.pdf

Download (4MB)

Abstract

Pada beberapa waktu lalu, terjadi kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta yang dipicu oleh kekesalah narapidana akibat keadaan Lapas yang menurut mereka melebihi kapasitas hingga membuat pasokan air bersih dan listrik menjadi terbatas. Selain pasokan air bersih dan listrik yang kurang, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengalami pengetatan untuk pemberian remisi bagi pelaku yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi). Dari masalah diatas dapat ditarik dua rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah tata cara dan syarat pemberian remisi di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang meniadakan remisi bagi pelaku yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi), orang yang terbukti mengonsumsi atau mendistribusikan obat-obatan terlarang (narkoba) dan orang yang melakukan perlawanan terhadap negara sehingga berakibat negara mengalami kerugian besar (terorsime). Apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan metode konseptual. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tata cara dan syarat pemberian remisi diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Keputusan Presiden Rrepublik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. Kedua, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undnag Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terkait kesamaan kedudukan di mata hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : korupsi, remisi, peraturan

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : korupsi, remisi, peraturan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: 1311700182 Adinda Septia Thalia Putri
Date Deposited: 14 Sep 2021 01:11
Last Modified: 14 Sep 2021 01:11
URI: http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/10421

Actions (login required)

View Item View Item