Septia Thalia Putri, Adinda (2021) PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Pasal 34 dan 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012). Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Text
ABSTRAK.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB) | Request a copy |
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB) | Request a copy |
|
Text
Jurnal Penelitian.pdf Download (383kB) |
|
Text
Jurnal Turnitin.pdf Download (4MB) |
Abstract
Pada beberapa waktu lalu, terjadi kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta yang dipicu oleh kekesalah narapidana akibat keadaan Lapas yang menurut mereka melebihi kapasitas hingga membuat pasokan air bersih dan listrik menjadi terbatas. Selain pasokan air bersih dan listrik yang kurang, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengalami pengetatan untuk pemberian remisi bagi pelaku yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi). Dari masalah diatas dapat ditarik dua rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah tata cara dan syarat pemberian remisi di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang meniadakan remisi bagi pelaku yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi), orang yang terbukti mengonsumsi atau mendistribusikan obat-obatan terlarang (narkoba) dan orang yang melakukan perlawanan terhadap negara sehingga berakibat negara mengalami kerugian besar (terorsime). Apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan metode konseptual. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tata cara dan syarat pemberian remisi diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Keputusan Presiden Rrepublik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999. Kedua, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undnag Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terkait kesamaan kedudukan di mata hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : korupsi, remisi, peraturan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : korupsi, remisi, peraturan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | 1311700182 Adinda Septia Thalia Putri |
Date Deposited: | 14 Sep 2021 01:11 |
Last Modified: | 14 Sep 2021 01:11 |
URI: | http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/10421 |
Actions (login required)
View Item |