PENGATURAN HUKUM JINAYAT DALAM QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ganapradipta, Masrino (2021) PENGATURAN HUKUM JINAYAT DALAM QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (204kB)
	Text BAB 2.pdf Download (275kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB) | Request a copy
	Text BAB 4.pdf Download (240kB)
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Dalam Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia mengakui adanya desentralisasi urusan pemerintahan ke satuan pemerintahan yang lebih rendah. Hal tersebut dijamin secara konstitusional dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Negara Indonesia pun tidak hanya mengenal adanya desentralisasi simetris, melainkan juga desentralisasi asimetris yang berarti suatu kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk menjaga NKRI. Aturan mengenai desentralisasi asimetris terdapat pada Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Aceh merupakan salah satu daerah yang diakui kekhususannya dengan mengatur mengenai syariat islam melalui qanun jinayat yang di landaskan dengan Undang Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun eksistensi qanun tersebut tidak lepas dari permasalahan hukum terkait materi muatan qanun dan implikasinya terhadap keberlakuan hukum pidana nasional di Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normative agar dapat menemukan suatu aturan hukum, menyelaraskan prinsip prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang muncul. Hasil pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan hukum jinayat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan pasal 15 Undang Undang No 12 Tahun 2011 serta mengetahui akibat hukum yang terjadi pada pengaturan hukum jianayat terhadap keberlakuan Hukum Pidana di Aceh. Kata Kunci: Aceh, qanun, jinayat

Actions (login required)

View Item