Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Harta Warisan Tidak Terurus Menurut Hukum Waris BW

Naufal, M. Andhika (2021) Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Harta Warisan Tidak Terurus Menurut Hukum Waris BW. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945.

[img] Text
Cover Abstrak.pdf

Download (2MB)
[img] Text
bab i.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (654kB) | Request a copy
[img] Text
bab ii.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (571kB) | Request a copy
[img] Text
bab iii.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (822kB) | Request a copy
[img] Text
bab iv.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (557kB) | Request a copy
[img] Text
Jurnal skripsi dhika pdf.pdf

Download (351kB)
[img] Text
Uji Plagiasi_M. Andhika Naufal_1311700017.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Dalam Sistem hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yaitu sistem hukum waris barat yang bersumber pada burgerlijk wetboek (selanjutnya disebut “BW”), sistem hukum waris islam yang bersumber pada Al-Qur’an, hadits dan ’ijma, serta hukum waris adat. Hukum waris Burgerlijk Wetboek mengatur mengenai warisan seseorang yang dimungkinkan akan jatuh ke tangan negara dan dikuasai oleh negara. Dalam hal tertentu negara memperoleh harta warisan dari pewaris apabila pewaris tersebut tidak meninggalkan ahli waris, dan surat wasiat, sehingga harta peninggalan pewaris tersebut dikategorikan sebagai harta peninggalan tak terurus (onbeheerde nalatenschap). Dalam hal ini Lembaga Balai Harta Peninggalan dibutuhkan peran sertanya untuk bertindak selaku pengelola harta peninggalan tak terurus tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan Penelitian ini dalam konteks hukum menggunakan pendekatan undang-undang, namun tidak menutup kemungkinan untuk dapat dilakukan metode interpretasi hukum terutama terkait dengan masalah yang akan diteliti. Peraturan pelaksanaan Balai Harta Peninggalan di Indonesia masih bersifat sektoral dan masih bekas jajahan kolonial, sehingga diperlukan peraturan khusus mengenai Balai Harta Peninggalan berupa Undang-Undang yang memuat tugas, fungsi, kewenangan, hak serta kewajiban lembaga tersebut

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Balai Harta Peninggalan; Harta Peninggalan Tak Terurus; Hukum Waris
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: 1311700017 M. Andhika Naufal
Date Deposited: 09 Sep 2021 02:11
Last Modified: 09 Sep 2021 02:11
URI: http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/10262

Actions (login required)

View Item View Item