Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap PT.Taspen

Firdausi, Zaidia (2021) Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap PT.Taspen. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1 .pdf Download (460kB)
	Text BAB 2 .pdf Download (697kB)
	Text BAB 3 .pdf Download (380kB)
	Text BAB 4 .pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB) | Request a copy
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | Request a copy
	Text JURNAL TURNITIN.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Dalam penulisan ini penulis memaparkan mengenai otoritas jasa keuangan merupakan suatu lembaga yang bertugas melakukan atau melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap salah satu sektor di dalam jasa keuangan atau di dalam lembaga jasa keuangan yang salah satunya di dalam sektor dana pensiun dan perasuransian yaitu PT.Taspen. Dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah mengatur mengenai otoritas jasa keuangan untuk melakukan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Akan tetapi dalam penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat 2 problematika yang dituang dalam rumusan permasalahan yakni : Pertama, Apakah peran otoritas jasa keuangan dalam kewenangan terhadap PT.Taspen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Kedua, Bagaimana fungsi pengawasan otoritas jasa keuangan dalam berlakunya Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap PT.Taspen. Metode penelitian yang ditulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam problematika dari penelitian yang ditulis memperoleh hasil otoritas jasa keuangan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa otoritas jasa keuangan memiliki peran penting dalam melakukan kewenangan industri keuangan seperti asuransi dan dana pensiun yaitu PT.Taspen. dengan adanya fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilakukan otoritas jasa keuangan terhadap PT.Taspen menunjukan bahwa implementasi norma tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang undangan. Contoh seperti kasus PT.Taspen ini bahwa penurunan investasi selama selama dua tahun yang terjadi dalam PT.Taspen maka otoritas jasa keuangan harus melakukan tindakan karena di dalam pasal 6 huruf c Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan bahwa otoritas jasa keuangan mempunyai fungsi pengaturan dan pengawasan dalam sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. PT.Taspen termasuk dalam sektor perasuransian dan dana pensiun.

Actions (login required)

View Item