Yuniar, Avira Rizkiana (2021) Akibat Hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/Pojk.03/2020 Terhadap Penundaan Pembayaran Kredit Usaha Mikro. Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Text
Abstrak.pdf Download (2MB) |
|
Text
Bab I.pdf Download (547kB) |
|
Text
Bab II.pdf Download (642kB) |
|
Text
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB) | Request a copy |
|
Text
Bab IV.pdf Download (400kB) |
|
Text
Jurnal-Penelitian.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB) | Request a copy |
|
Text
Jurnal Turnitin.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy |
Abstract
Dalam penulisan ini penulis memaparkan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Taun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasioanal sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang merupakan kebijakan pemerintah terhadap penundaan pembayaraan kredit usaha mikro pada masa Covid-19. Pada masa pandemi seperti ini cukup mengahantam dunia usaha sehingga berakibat pada menurunnya pendapat bisnis. Di dalam POJK Nomor 11Tahun 2020 tersebut, bank dapat melakukan restrukturisasi pembiyaan kredit yang dilakukan debitur yang terdampak Covid-19. Salah satu kesulitan yang dihadapi dunia usaha berdampak pada dunia perbankan, yang dimana banyak debitur mengalami kesulita keuangan sehingga tidak dapat mengembalikan kredit. tidakmampuan atau kegagalan bayar dari debitur kepada bank akan mengakibatkan peningkatkan kedit bermasalah atau krdit macet yang berdampak buruk bagi dunia perbankan. Dalam problematika dari penelitian yang ditulis memperoleh hasil bahwa yang pertama, Akibat dari relaksasi kredit terhadap bank tersebut apabila relaksasi diterapakan oleh seluruh debitur maka dampaknya bagi perbnkan sangat besar, karena bank harus tetap membayar bunga kepada penabung (deposan) tetapi bank tidak menerima pendapatan dari debitur. Upaya penyelesaian relaksasi kredit yang dilakukan adalah dengan dua metode yaitu, Penyelamatan Kredit dan Penyelesaian Kredit. Mengenai penyelamatan kredit bermasalah bisa berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum atau badan alternatif lainnya.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Relaksasi Kredit, Perbankan, Penundaan Kredit |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | 1311700085 Avira Rizkiana Yuniar |
Date Deposited: | 08 Sep 2021 04:09 |
Last Modified: | 08 Sep 2021 04:09 |
URI: | http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/10089 |
Actions (login required)
View Item |